Baghdad, Gatra.com - Parlemen Irak meminta militer Amerika Serikat (AS) dan pasukan asing lainnya untuk meninggalkan Irak di tengah meningkatnya ketegangan akibat pembunuhan Komandan Militer Iran Qassem Soleimani. Pembunuhan tersebut diduga akan meningkatkan konflik di Timur Tengah semakin meluas.
"Pemerintah Irak bekerja untuk mengakhiri keberadaan pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan tanah, ruang udara atau air dengan alasan apa pun," kata Perdana Menteri Irak Adel Abdul Mahdi dalam pembacaan hasil parlemen Irak, seperti dikutip Reuters, Senin (6/1).
Amerika Serikat mengatakan, mereka kecewa dengan hasilnya. "Kami sangat mendesak para pemimpin Irak untuk mempertimbangkan kembali pentingnya hubungan ekonomi dan keamanan yang sedang berlangsung antara kedua negara dan kelanjutan kehadiran Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS," ujar Juru bicara AS Morgan Ortagus.
Dalam perdebatan antara Iran dan Amerika Serikat, Sekretaris Negara AS Mike Pompeo menuturkan, Washington akan terus meninjau setiap keputusan Iran terkait AS, termasuk serangan militer terhadap kepentingan AS oleh pasukan Iran atau aliansinya.
Qassem Soleimani tewas pada hari Jumat dalam serangan pesawat tak berawak AS di bandara Baghdad. Serangan yang membawa permusuhan AS-Iran ke tingkat yang lebih mengkhawatirkan dan memicu peperangan besar.
Sementara itu, Uni Eropa, Inggris dan Oman mendesak mereka, AS-Iran, untuk melakukan upaya diplomatik demi meredakan krisis. Parlemen Irak mengeluarkan resolusi yang menyerukan bahwa semua pasukan asing harus angkat kaki dari wilayah konflik. Pasukan AS sendiri masih ada sekitar 5.000 di Irak.
Terlepas dari beberapa dasawarsa permusuhan AS-Iran, milisi yang didukung Iran dan pasukan AS sejatinya pernah bertempur bersama selama perang Irak melawan Negara Islam Irak, musuh bersama mereka. Pemimpin milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis juga tewas dalam serangan hari Jumat.
Menanggapi permusuhan AS dan Iran, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan dia tidak akan menyesali kematian seseorang yang memainkan peran utama dalam tindakan yang menyebabkan kematian ribuan warga sipil dan personil Barat yang tidak bersalah.
"Tetapi menyerukan pembalasan demi pembalasan hanya akan mengarah pada lebih banyak kekerasan di wilayah tersebut dan itu bukan kepentingan siapa-siapa," kata Boris.
