Jakarta, Gatra.com - Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Budi Arie Setiadi, mengatakan, ironi jika masyarakat mampu dan rumahnya mentereng tapi mendapat bantuan sosial (bansos) dari program jaring sosial saat pandemi coronavirus disease (Covid)-19.

Budi Arie, Kamis (7/5), mengatakan, adanya masyarakat mampu namun menerima bansos, baik itu berupa bantuan langsung tunai dana desa, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, dan bantuan-bantuan sosial lainnya beredar di berbagai media sosial.

"Jangan sampai tidak tepat sasaran, penerimanya justru yang rumahnya mewan dan lain-lain, dan itu saya juga lihat di berbagai laporan, di facebook, WhatApps bagaimana rumah-rumahnya bagus tapi mendapatkan bansos. Ini kan ironi," ujarnya.

Orang nomor dua di Kemendes ini mengingatkan semua jajarannya di desa, termasuk elemen pegiat hingga masyarakat desa, agar benar-benar menaati aturan dalam memberikan data agar program jaring sosial tidak dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak.

"Jadi saya selalu mengimbau teman-teman di desa, pegiat desa, penampil desa, utamakan warga masyarakat yang sangat membutuhkan. Jangan sampai tidak tepat sasaran," ujarnya.

Budi Arie juga mengingatkan jajaran pemerintahan desa agar transparan, karena di era teknologi digital ini semua orang bisa bersuara atau menyampaikan informasi melalui berbagai saluran informasi, seperti media sosial.

"Semangat baru bahwa terknologi digital ini memungkinkan semua bersuara. Hingga informasi ini tidak ada lagi yang bisa menutup-nutupi," ujarnya.

Untuk transparansi, Budi Arie pun mengistruksikan jajarannya di desa untuk mencantukan nama-nama warga yang mendapat bansos dari program jaring pengaman sosial dari berbagai kementerian dan lembaga.

"Saya juga sudah membuat seruan agar kepala desa, perangkat desa, badan musyarah desa, dalam dalam musyawarah desa ini memutuskan agar semua penerima bantuan langsung tunai dana desa, bantuan PKH, bantuan pangan nontunai dan bantuan-bantuan sosial lainnya, mengumumkan, menempelkan di balai desa informasinya," ujar dia.

Adanya daftar atau pengumuman para penerima bansos tersebut, maka semua orang tahu dan bisa mengajukan koreksi jika ada warga yang tidak berhak namun mendapatkannya.

"Masyarakat bisa tahu, ini si a dapat, si b dapat, si c dapat, sehinga bansos atau program jaring pengaman sosial yang dicanangkan pemerintahan Jokowi ini bisa tepat sasaran," katanya.

Budi Arie juga mengungkapkan, saat krisis akibat pandemi Covid-19 ini semuanya diuji, terutama kejujuran layak tidaknya mendapat bansos dan kepedulian terhadap warga yang sangat membutuhkan bantuan.

"Di sinilah, di krisis ini solidaritas sosial kita diuji, kegotongroyongan kita diuji, kepedulian sosial kita diuji," ujarnya.