Jakarta, Gatra.com – Direktur Asian Agri yang dulu berprofesi sebagai peneliti, Fadhil Hasan, mengungkapkan bahwa korupsi sama dengan misalokasi sumber daya (misallocation of resources).

“Korupsi, dalam konteks ekonomi, adalah misalokasi resources. Misalnya resources yang dialokasikan untuk masyarakat, malah dirampok oleh koruptor. Ini kan menyebabkan misalokasi resources yang tidak adil dan tidak efisien,” ujar Fadhil dalam webinar bertajuk Kemunduran Demokrasi dan Intervensi Negara ke Civil Society yang digelar oleh LP3ES pada Rabu (9/6).

Fadhil menyoroti indeks persepsi korupsi (SPK) di Indonesia. Dari IPK yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII) pada Januari lalu, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara dengan skor 37 dari skala 0-100.

Dengan demikian, Fadhil mendorong adanya good governance yang baik. Adanya good governance, ia memandang bahwa alokasi sumber daya akan menjadi lebih efisien dan adil.

Selain itu, Fadhil juga menilai bahwa good governance memungkinkan pemerintah menekan biaya ekonomi tinggi. Misalnya, salah satu bentuk korupsi itu terkait dengan pengadaan (mark up). "Mark up kan itu pada akhirnya dibebankan kepada produk akhir yang dikonsumsi oleh masyarakat. Intinya, harganya bisa lebih tinggi. Kualitasnya bisa lebih rendah,” ujarnya.