Jakarta, Gatra.com – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan sedang mengembangkan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP). Platform ini memungkinkan interkoneksi antara sistem inti dengan sistem pendukung, sistem mitra, dan sistem monitoring dalam rangka pelaksanaan pembayaran pemerintah.

Sekretaris DJPb, Didyk Choiroel, mengatakan, sistem PPP bertujuan untuk menjamin belanja APBN dilakukan dengan mudah, efisien, cepat, dan pasti. Rencananya, awal Agustus 2021 akan dilakukan transaksi perdana pembayaran common expenses untuk langganan listrik dan telekomunikasi lewat PPP.

“Kita harus meyakini bahwa inisiatif ini bagian kita untuk memperbaiki tata kelola APBN, memastikan setiap rupiah APBN dilaksanakan atau disalurkan secara efisien, efektif, akuntabel, mudah, dan cepat. Karena bersumber dari penerimaan yang semua itu ada amanahnya,” kata Didyk, Rabu (28/7).

Menurutnya, APBN terus bekerja keras untuk menangani kesehatan dan memulihkan perekonomian nasional melalui eksekusi perbendaharaan. Karena itu, perlu sistem untuk mengefisienkan dan mengefektifkan siklus APBN dari proses yang cukup panjang.

Sementara itu, Direktur Sistem Perbendaharaan DJPb, Agung Yulianta, menuturkan, sistem PPP dapat menyediakan data yang komprehensif untuk melihat semua transaksi. Selain itu, juga bisa digunakan sebagai bahan analisis dalam pengambilan kebijakan.

“Mudah-mudahan dengan desain sistem baru ini, layanan kepada satker [satuan kerja], penerima manfaat, mitra-mitra kerja seperti PLN dan Telkom menjadi makin baik,” ungkapnya.

Agung menambahkan, sistem tersebut merupakan miniatur. Setelah ini, DJPb akan menghadirkan layanan baru dalam pengelolaan data, yakni data analytics.