Kupang, Gatra.com -  Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengapresiasi permintaan UNESCO untuk menghentikan semua proyek pembangunan infrastruktur pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Labuan bajo Manggarai Barat. Permintaan tersebut tertuang dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.

“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada UNESCO yang peduli terhadap asset bangsa Indonesia, khususnya Taman Nasional Komodo ( TNK ) di Labuan Bajo Manggarai Barat, NTT. Tentunya kami tidak sependapat karena dampak dari pembangunan tersebut mempunya manfaat ekonominya untuk masyarakat,” kata Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat ( 3/8).

Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo Manggarai Barat NTT ini jelas Gubernur Viktor adalah salah satu dari tujuh destinasi wisata super premium yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden Jokowi.

“Untuk itu kepada pihak-pihak yang mungkin kurang setuju dengan apa yang sudah dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTT agar bisa melakukan riset lanjutan dan juga berdiskusi bersama kami,” jelas Viktor.

Salah satu tujuan pembangunan sarana pariwisata di Taman Nasional Komodo adalah untuk menjaga habitat komodo dan biota laut dan lainnya agar tidak dirusak oleh pihak –pihak bertanggung jawab.

“Salah satu tujuan pembangunan sarana pariwisata disana untuk menjaga habitat komodo dan biota laut dan lainnya agar tidak dirusak oleh pihak –pihak bertanggung jawab,” kata Viktor.
Harapan Pemerintah Provinsi NTT kata Viktor dari pembangunan pengembangan TNK akan mampu mendongkrak ekonomi masyarakat disana. “Kami harapkan agar dampak ekonomis dari pembangunan sarana pariwisata di Taman nasional Komodo dan sekitarnya di Labuan bajo Manggarai Barat, manfaat ekonominya dapat dirasakan masyarakat disana,” katanya.

Keterangan Foto : Wisatawan mancanegara dilingkungan kawasan Taman Nasional Komodo ( Gatra/Antonius Un Taolin).