Kendal, Gatra.com – Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Rudianto mencanangkan Desa Cepiring, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Jateng) sebagai Kampung Pancasila. Langkah ini dilakukan untuk menggaungkan nilai-nilai luhur Pancasila mulai dari pemerintahan yang paling ujung, yakni pemerintahan desa.

"Kita bersama-sama dengan stakeholder akan terus membentuk Kampung Pancasila dan kader-kader Pancasila," kata Rudianto, Jumat (1/4).
Pecanangan Kampung Pancasila ditandai dengan pemukulan gong dan disaksikan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan Forkopimda Kendal. Harapannya, kampung-kampung di seluruh Indonesia, khususnya di Jateng, terbentuk kampung tangguh, yakni Kampung Pancasila.

Baca Juga: Kodam IV Diponegoro Canangkan Kampung Pancasila Pertama di Jateng

Dengan dicanangkannya Kampung Pancasila, silaturahmi antarwarga masyarakat di desa diharapkan bisa terus terjalin. Sebab hubungan keharmonisan, kekompakan, dan kebersamaan sangat dibutuhkan bangsa Indonesia dalam menghadapi segala bentuk tantangan ke depannya.

"Terbukti pada saat pandemi melanda negeri ini, sinergitas bisa mengatasi segalanya. Maka dari itu, gotong royong harus kita tingkatkan," ujarnya.

Ia menegaskan, pencanangan yang dilakukan juga untuk menghadapi adanya kemungkinan gangguan dan ancaman dari radikalisme dan terorisme. "Untuk menghadapi itu kita butuh ketahanan dan ketahanan yang paling dibutuhkan adalah ketahanan kampung atau desa," tegasnya.

Baca Juga: BPIP Minta Media Sosial Diisi Konten yang Sesuai Nilai Pancasila

Sementara itu, Bupati Kendal Dico M Ganinduto mengaku sangat mengapresiasi dicanangkannya Desa Cepiring sebagai Kampung Pancasila. "Saya sangat berharap pencanangan Kampung Pancasila seperti ini bisa dilakukan di semua desa yang ada di Kabupaten Kendal," ucapnya.

Dico juga berharap, keberadaan Kampung Pancasila ini nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran, serta mendukung kehidupan masyarakat yang rukun, santun, dan berbudaya sesuai nilai luhur Pancasila. Sebab Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan pengendali dari sistem pemerintahan Indonesia, penyelenggaraan negara hingga pegangan dalam hidup berbangsa dan bernegara.