Jakarta, Gatra.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara terkait isu pemerintah yang akan melarang kegiatan ekspor pasir silika atau kuarsa. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah produksi hasil pasir kuarsa.

Menurut Arifin, larangan ekspor pasir kuarsa tersebut masih merupakan sebuah wacana. Dan saat ini lanjut Arifin, pemerintah tengah mengkaji kebutuhan pasir kuarsa untuk bahan baku komponen panel surya di dalam negeri.

“Masih wacana itu, tapi kita melihat ketersediaan sumber potensi kita, misalnya 1 meter persegi solar pv memakai berapa kilo sebagai silika sampai kemudian di-convert,” kata Arifin kepada awak media dikutip pada Sabtu (5/8).

Terlebih kata Arifin, Indonesia saat ini memiliki rencana kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dari 300 hingga 400 Gigawatt (GW) di tahun 2060 mendatang. Oleh karena itu, lanjut Arifin, yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengenjot pembangunan manufaktur pendukungnya. Sebab, akan ada nilai yang akan dikeluarkan dalam mengubah pasir kuarsa jadi Solar PV.

“Tapi kan sekarang ini kita juga pasir sekilo berapa? murahkan? kalau bikin solar pv itu berapa, mahal kan, nah itu yang harus kita pertimbangkan ke depan," ujarnya.

Untuk diketahui, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa pemerintah berencana akan melakukan larangan ekspor pasir kuarsa. Mengingat, Indonesia memiliki cadangan pasir kuarsa yang merupakan salah satu terbesar di dunia.

“Tidak hanya di sektor nikel, kita ingin pasir kuarsa juga dikelola, tidak menutup kemungkinan kita juga mempertimbangkan akan melarang ekspor juga. Terserah orang mau protes, masa negara kita tidak boleh maju,” kata Bahlil dikutip Sabtu (5/8).

Dengan mendorong larangan hilirisasi pasir kuarsa, nantinya Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan pemasok panel surya terbesar di dunia.