Home Politik Ganjar: Pemimpin Tertinggi Harus Turun Tangan Selesaikan Konflik pada Kelompok Marjinal

Ganjar: Pemimpin Tertinggi Harus Turun Tangan Selesaikan Konflik pada Kelompok Marjinal

Jakarta, Gatra.com - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo mengungkapkan pandangannya terhadap peran pemimpin dalam menangani permasalahan di negeri ini.

Menurutnya, pemimpin tertinggi harus berperan aktif dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Termasuk konflik yang tengah berkecamuk di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Ia juga menyebut bahwa seorang pemimpin tidak boleh mencuci tangan terkait masalah yang terjadi.

"Pemimpin harus bertanggung jawab atas kebijakan yang diambilnya," tegasnya pada acara Tiga Bacapres Bicara Gagasan di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa malam (19/9).

Ia juga membagikan pengalamannya dalam mengatasi konflik di Kendeng saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2013.

"Cuma tradisi kita tak terlalu banyak orang mau ‘Saya yang salah dan tanggung jawab’. Maka ketika kemudian tidak selesai dan menjadi isu nasional, yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, kamu sendiri yang harus turun tangan menyelesaikan, bukan orang lain,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ganjar menceritakan tentang pengalamannya menyelesaikan permasalahan rumah yang berada di tengah jalan di Brebes. Baginya, pemerintah tertinggi harus turun tangan untuk menyelesaikannya jika permasalahan tersebut tak kunjung selesai dan justru berkembang menjadi masalah besar.

Namun, Ganjar menekankan bahwa dalam konteks seperti konflik di Pulau Rempang, pemerintah harus segera turun tangan.

"Cuma ke depan bagaimana? Libatkanlah mereka karena eksistensi mereka dalam kelompok kelas, seperti yang disampaikan Bu Siti tadi, faktanya ada,” jelas Ganjar.

Ia mengidentifikasi bahwa konflik di Pulau Rempang muncul akibat adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat adat dan perusahaan yang berencana membangun pabrik semen di pulau tersebut. Oleh karena itu, menurut Ganjar, pemerintah harus segera menyelesaikan konflik ini dengan melibatkan semua pihak yang terlibat.

"Pemerintah harus duduk bersama dengan masyarakat adat dan perusahaan. Harus ada win-win solution," tegas Ganjar.

24