Jakarta, Gatra.com- Polri resmi melimpahkan berkas perkara kasus dugaan penistaan agama Islam oleh Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang ke Kejaksaan Agung.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyebutkan pelimpahan tersebut pada Rabu (20/9) kemarin.
"Pada hari Rabu, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim telah mengirim kembali berkas perkara ke JPU setelah melengkapi P-19 sesuai petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU)," kata Ramadhan, Kamis (21/9).
Jaksa sendiri akan kembali memeriksa berkas perkara itu dan apabila telah dinyatakan lengkap (P 21), penyidik pun akan melimpahkan tersangka dan barang bukti atau Tahap II untuk segera disidangkan.
"Kasus ini bukan merupakan kategori kasus yang dapat diselesaikan secara restorative justice. Kasus ini tetap diproses," kata Ramadhan saat dihubungi, Rabu (20/9).
Diketahui sebelumnya Pengacara Panji, Hendra Effendy, mengeklaim tiga laporan soal penistaan agama terhadap kliennya sudah dicabut oleh pelapornya.
"Dari informasi pihak pelapor seluruhnya telah mengadakan perdamaian dan kemudian mencabut laporan terkait dengan perkara penodaan agama," kata Hendra, Jakarta Selatan, Selasa (19/9).
Oleh karena itu, ia pun berharap upaya damai dapat menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk dalam penyelesaian kasus tersebut.
"Paling tidak perkara ini bisa dilakukan atau dihentikan atau di-SP3," sebutnya.
Polri secara resmi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama Islam.
Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan tersangka kepada Panji.
Hal itu dilakukan setelah pihakanya melakukan pemeriksaan ke dua terhadap Panji. Setelah pemeriksaan itu, lanjut Djuhandani, pihaknya langsung melakukan gelar perkara atas kasus tersebut.
"Dimana gelar perkara ini dihadiri penyidik kemudian dari Propam, Itwasum, Divkum dan Wassidik," kata Djuhandani (1/8).
"Hasil dalam proses gelar perkata semua menyarakan sepakat untuk menaikan PG menjadi tersangka," imbuhnya.
Panji dijerat denga Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan atau Pasal 45a Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undangan-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan atau Pasal 14 Undangan-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
