Jakarta, Gatra.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan kekecewaannya setelah majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan untuk meninjau kembali batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjadi 35 tahun.

Meski permohonan pihaknya ditolak, Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI, Francine Widjojo menyatakan tetap menghormati keputusan majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua Hakim MK, Anwar Usman.

"Meskipun kami kecewa ya tentu ya karena permohonan ditolak tapi bagaimanapun kami sangat menghargai putusan dari MK," ucap Francine usai putusan dibacakan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Francine pun menyampaikan terima kasih kepada dua hakim anggota yang menyampaikan dissenting opinion atas putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023. Kedua hakim ini adalah Suhartoyo dan M. Guntur Hamzah. Bersama Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (Wasekjen DPP) PSI, Mikhail Gorbachev Dom, Francine secara khusus menyampaikan terima kasih kepada hakim anggota M. Guntur Hamzah.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pak Guntur Hamzah yang dissenting opinion-nya yang sejalan dengan permohonan kami," ucap Francine lagi.

Wasekjen DPP PSI, Mikhail Gorbachev Dom menilai, salah satu pertimbangan hakim untuk menolak permohonan mereka karena anak-anak muda dinilai belum cukup dewasa untuk menduduki jabatan pemerintahan.

"Dan saya pikir anak-anak muda harus membuktikan tadi terlihat sekali dari hasil (putusan)," ucap Mikhail Gorbachev Dom usai persidangan.

Hal ini pun ditanggapi oleh Francine. Ia menilai, secara psikologis, mereka yang berumur 35 sampai 40 berada dalam kategori umur yang sama. Sehingga, pertimbangan hakim dinilai kurang tepat.

"Jadi, sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur tapi sayangnya ini tidak dibahas secara detail tapi gak apa-apa. Kita bisa perjuangkan dengan cara-cara lain termasuk tadi doakan PSI masuk di parlemen," kata Franscine lagi.