Banten, Gatra.com – Banten yang menjadi provinsi kelima tertinggi investasi di Indonesia dalam lima tahun terakhir, menerapkan beberapa strategi untuk mengejar target investasi yang ditetapkan pemerintah daerah sebesar Rp60 triliun dan Pemerintah Pusat sebesar Rp80 triliun pada tahun 2023.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, Vigojanti, pada Selasa (24/10), menyampaikan, realisasi investasi di Banten pada semester I (Januari-Juni) tahun 2023 mencapai Rp50,66 triliun dari target daerah sebesar Rp60 triliun.
“Untuk target daerah kita tinggal Rp10 triliun lagi, sementara target nasional itu masih sebesar Rp20 triliun lagi. Kita baru 60 persen untuk target nasional,” ujarnya.
Adapun beberapa strategi yang dilakukan Pemprov Banten untuk mendorong peningkatan realisasi investasi tersebut, ujar Virgojanti, di antaranya dengan menjaga iklim investasi, memelihara hubungan baik dengan para pelaku usaha atau investor dengan memfasilitasi penanggulangan kendala yang dihadapi, dan terus memberikan kemudahan berusaha bagi investor baru dan pelayanan bagi investor eksisting dalam pengembangan usahanya.
Salah satunya, kata dia, Pemprov Banten melalui DPMPTSP Provinsi Banten menggelar Banten Business Forum & Investment Awards Tahun 2023 bertajuk “Invest For a Sustainable Future” di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD), Kabupaten Tangerang.
Virgo demikian Virgojanti karib disapa, menjelaskan, forum bisnis tersebut mengangkat tema investasi berkelanjutan ini merupakan komitmen yang terus dibangun Pemprov Banten dan para pelaku usaha guna mewujudkan pemerataan pembangunan di Banten yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Forum tersebut membahas tiga topik utama, yakni industri hilirisasi, potensi dan pelulang green investment, serta pengembangan kawasan investasi baru.
Beberapa isu strategis yang disampaikan dalam Banten Business Forum & Investment Awards Tahun 2023, di antaranya terkait permasalahan target realisasi investasi Provinsi Banten yang dicanangkan oleh kementerian investasi dari tahun ke tahun cukup tinggi sehingga memerlukan optimalisasi kinerja PTSP.
Kemudian, kinerja percepatan pelaksanaan berusaha dalam mendukung terealisasinya investasi dalam kurun waktu yang lebih cepat (LKPM) masih rendah dibanding NIB yang telah diterbitkan.
Isu strategis lainnya adalah terkait isu global yang memengaruhi permintaan sehingga produktivitas industri pengolahan yang ada di Banten menjadi rendah, antisipasi perubahan iklim, ketahanan pangan, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pelaksanaan program hilirisasi industri yang menunjang program green investment dan energi terbarukan belum optimal dilakukan, serta pengembangan investasi di wilayah Banten bagian selatan yang belum optimal.
Forum ini juga sebagai sarana penyampaian informasi peluang dan potensi investasi kewilayahan, penyampaian kebijakan dan program pemerintah dalam bidang penanaman modal, menjadi jembatan komunikasi langsung antara pelaku usaha dengan pimpinan daerah, dan antarpelaku usaha itu sendiri (business matching).
Virgo menjelaskan, forum ini juga sebagai bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Banten atas partisipasi dunia usaha/investor terhadap perekonomian daerah. Dalam event ini Gubernur Banten memberikan penghargaan kepada pelaku-pelaku usaha yang secara konsisten memenuhi kewajiban dan berkontribusi nyata kepada masyarakat.
“Melalui forum bisnis dan pemberian penghargaan diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing berusaha di Provinsi Banten sekaligus menghidupkan iklim berusaha yang sehat, mudah, dan transparan,” katanya.
Virgo berharap, melalui forum ini dapat meningkagtkan realisasi investasi yang berkualitas, terjalinnya hubungan yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah, investor, dan para pelaku usaha dalam menjaga iklim investasi yang kondusif di Banten yang ditunjang oleh peningkatan kinerja pelayanan PTSP.
Ia menjelaskan, Banten masih menjadi tujuan investasi paling menjanjikan. Hal ini didorong oleh berbagai keunggulan yang dimiliki oleh Banten, seperti iklim investasi yang kondusif, infrastruktur dasar yang memadai, produktivitas tinggi, pangsa pasar besar, rantai pasok pendek, dan unggul layanan investasi.
Pertimbuhan investasi di Banten juga ditandai dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Triwulan II-2023 yang tumbuh 4,83 Persen (year on-year). Tercatat pula inflasi Provinsi Banten secara Year on Year pada bulan September sebesar 2,04 persen.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, menegaskan, penanaman modal atau investasi diperlukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, pembangunan daerah dan mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.
“Penanaman modal di daerah sangat kita perlukan dalam meningkatkan perekonomian dan pembangunan daerah,” katanya.
Al menyampaikan, perlu menciptakan penanaman modal yang kondusif, promotif, kepastian hukum, keadilan, dan tetap memperhatikan kepentingan daerah. Di Banten, tersebar investasi paling tinggi di wilayah Utara WKP 1 dan WKP 2, dan investasi tertinggi pada sektor industri kimia, farmasi, perumahan, sektor gas, air, dan listrik.
“Harus progresif dengan perkembangan yang terus meningkat di Provinsi Banten, ingin memberikan layanan, kemudahan usaha, agar pencapaian efektif, efisien, akuntabel dan transparan,” katanya.
Forum tersebut menghadirkan sejumlah pembicara, yakni Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementrian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, Kepala DPMPTSP Banten Virgojanti, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Kepala Perwakilan BI Banten Imaduddin Sahabat, serta Dewan Pakar Asosiasi Industri dan Plastik (INAPLAS) Helmilus Moesa.
Adapun tamu undangan yang hadir sebanyak 200 undangan, di antaranya para pelaku usaha Eksisting (CEO Perusahaan PMA & PMDN), pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM), assosiasi pengusaha (HIPMI,Kadin, APINDO, HKI, PHRI dll), assosiasi pengusaha/Kamar Dagang Perwakilan Asing, Konsulat/atase ekonomi perdagangan & investasi kedutaan negara asing, pejabat Pemerintah, pemerintah daerah, pimpinan DPRD Provinsi Banten & Tokoh Masyarakat Banten, BUMN dan perbankan, stakeholder penanaman modal, perdagangan, dan pariwisata.
