Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), Abdul Chair Ramadhan menyatakan bahwa adanya dugaan pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024, harus diselidiki lebih lanjut.

Menurut pakar hukum tata negara itu, jika memang benar adanya pakta integritas tersebut, maka hal tersebut sangat membahayakan bagi sistem demokrasi di Indonesia.

"Adanya Pakta Integritas perlu untuk diselidiki lebih lanjut menyangkut validitasnya. Jika memang benar peristiwa tersebut ada, maka demikian itu adalah tindakan yang membahayakan bagi demokrasi," kata Abdul Chair kepada wartawan, Jakarta, Jumat, (17/11).

Abdul Chair menekankan, substansi pakta integritas tersebut menunjukkan adanya tindakan mengistimewakan dengan menjamin pemenangan.

"Pemilu yang demokratis harus terbebas dari adanya intervensi, intimidasi dan perlakuan diskriminatif," ujarnya.

Lebih dalam, Abdul Chair mengungkapkan, kedua belah pihak yang menandatangani pakta integritas jika benar adanya, maka pada keduanya terdapat perjumpaan kehendak.

"Meminjam istilah pidana dalam kondisi demikian terdapat pemufakatan jahat (dolus premeditatus). Demikian itu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum," ucapnya.

Abdul Chair mengatakan, dalam hal ini, ASN harus netral dan menjaga integritas kompetisi politik.

"Sangat memalukan dan tentu dipandang tercela, jika seorang ASN melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip netralitas," tutupnya.