Jakarta, Gatra.com – Gelombang pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Aceh pada pertengahan hingga akhir November lalu. Namun, pengungsi yang berjumlah ratusan itu kini ditolak warga setempat karena diduga berperilaku buruk di wilayah pengungsian.

Sejumlah pihak mengatakan bahwa pengungsi Rohingya diduga sempat membuang bantuan makanan, air mineral, dan mi instan ke laut. Mereka juga diduga mengeluhkan porsi makanan yang terlalu sedikit.

Menurut Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, dugaan perilaku-perilaku kurang baik itu disebabkan minimnya pendidikan para pengungsi Rohingya. Ia menyebut para pengungsi itu telah kehilangan akses pendidikan sejak dekade 1980-an.

“Mereka sejak tahun 1980-an kehilangan hak-hak kewarganegaraannya karena etnis minoritas Muslim Rohingya tidak diakui dalam UU Kewarganegaraan Myanmar. Karena itu, mereka kehilangan begitu banyak hak-hak yang dasar. Tidak dapat mengakses pendidikan, kesehatan, apalagi perumahan dan pekerjaan,” ujar Usman kepada wartawan di Jakarta, Kamis, (7/12/2023).

Meski begitu, Usman tidak lantas mengatakan bahwa orang-orang yang berpendidikan tinggi otomatis akan berperilaku baik. “Ada banyak orang yang terdidik, berdasi, bertitel bahkan profesor dan doktor, terlibat di dalam kejahatan,” katanya.

Usman juga mengatakan bahwa bisa jadi perilaku kurang menyenangkan disebabkan oleh berbagai faktor lain. Ia mencontohkan apabila pengungsi Rohingya membuang sampah sembarangan, mungkin saja itu karena fasilitas yang terbatas di tempat pengungsian.

Di samping itu, Usman juga berharap publik tidak segera menghakimi para penghuni Rohingya. Ia meyakini bahwa penngungsi yang berperilaku buruk itu jumlahnya hanya sedikit atau bisa dihitung jari.

“Yang juga ingin saya katakan kalau ada perbuatan satu-dua, atau lima-sepuluh orang, apakah bisa dibenarkan kita memberi penghukuman kepada semuanya? Tentu tidak. Apakah kesalahan dua-tiga orang kita bebankan kepada seluruh anak-anak yang menjadi mayoritas pengungsi Rohingya?” kata Usman.

Dengan demikian, Usman berharap warga Aceh yang menolak gelombang kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayahnya bisa berubah pikiran. Ia mengatakan bahwa telah menjadi tanggung jawab moral untuk bersolidaritas dari segi kemanusiaan. “Karena mereka adalah manusia. Mereka adalah orang-orang seperti kita yang membutuhkan pendidikan, kesehatan, dan juga tempat tinggal yang layak,” ucapnya.

Usman juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang menugaskan Menkopolhukam Mahfud MD segera mengambil langkah untuk menangani krisis pengungsi Rohingya. Selain itu, ia juga mengapresiasi Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang merekomendasikan Pulau Galang di Batam, Kepulauan Riau, sebagai opsi tempat penampungan pengungsi tersebut.

Seperti diketahui, Jokowi telah memerintahkan Mahfud MD untuk segera mengatasi persoalan ini. “Ya saya telah memerintahkan Menkopolhukam untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR,” kata Jokowi seperti dilansir Antara, Senin, (4/12/2023).

Tak hanya Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun memberikan perhatian penuh pada krisis pengungsi Rohingya ini. Menurutnya, permasalahan ini bersifat genting karena menyangkut masalah kemanusiaaan yang mesti diselesaikan bersama.

“Mereka [pengungsi Rohingya], bagaimana pun ini kemanusiaan. Karena kemanusiaan, harus kita tanggulangi,” tegas Ma’ruf Amin seperti dilansir laman resmi wapres, Selasa, (5/12/2023).

Ma’ruf bahkan sudah menawarkan satu solusi, yakni pengungsi Rohingnya diarahkan ke Pulau Galang. Menurutnya, secara historis, Pulau Galang pernah dijadikan tempat pengungsian tatkala Indonesia menerima pengungsi asal Vietnam.

“Dulu pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam. Nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu. Saya kira pemerintah harus mengambil langkah-langkah [solutif],” tutur Ma’ruf.

Namun, apabila Indonesia yang kebanjiran pengungsi pun pada akhirnya tidak mampu memberikan solusi teraik, maka Usman mengatakan bahwa pemerintah harus terbuka menyatakan kepada publik bahwa mereka tidak mampu melakukannya.

“Indonesia menganut bebas aktif dan peka pada masalah kemanusiaan. Kalau pemerintah tidak sanggup, umumkan ketidaksanggupan itu,” kata Usman.