Jakarta, Gatra.com - Elemen hulu hingga hilir ekosistem pertembakauan, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja, pabrikan, hingga konsumen berkomitmen menjaga keberlangsungan komoditas tembakau.
Seluruh elemen kompak meminta dilibatkan dalam penyusunan regulasi yang mengatur ekosistem pertembakauan. Seruan ini disampaikan dalam gelaran Halal Bi Halal Ekosistem Pertembakauan di Jakarta pada Rabu (8/5).
"Di tengah situasi dan kondisi yang saat ini penuh tantangan, industri hasil tembakau (IHT) tetap memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa melalui penerimaan negara. Di sisi lain, masih banyak peraturan yang sangat membatasi bahkan menuju pada pelarangan total yang akan berdampak pada masa depan ekosistem pertembakauan," kata Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), I Ketut Budhyman.
Ia juga menekankan bahwa seluruh elemen ekosistem pertembakauan tidak antiregulasi. Para petani tembakau, petani cengkeh, pekerja, dan seluruh stakeholder pertembakauan mendukung penuh cita-cita pemerintah untuk melindungi dan menyejahterakan masyarakat.
"Namun, yang perlu diingat adalah ada enam juta penghidupan yang bergantung langsung pada ekosistem pertembakauan. Sedikit saja disrupsi terjadi pada salah satu elemennya, dapat dipastikan seluruhnya akan merasakan dampaknya," jelasnya.
Oleh karena itu, Budhyman berharap pemerintah dapat mengakomodir aspirasi dari elemen hulu-hilir pertembakauan. Terlebih, dalam setiap permasalahan terkait regulasi yang mengelilingi ekosistem ini.
Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Barat, Suryana juga mengatakan bahwa tembakau adalah komoditas yang dibenci tapi dirindu. Sebagai elemen paling hulu, petani tembakau takut kehilangan jati diri dan sawah ladangnya akibat peraturan yang terkesan selalu ingin mematikan tembakau di Indonesia.
"Kami petani ini selalu manut sama peraturan. Tapi yang kami rasakan justru pemerintah seperti tidak hadir, tidak melindungi petani. Indonesia adalah negara agraris tetapi petaninya mau bercocok tanam, budidaya tembakau, akan dilarang. Jadi, sebenarnya di mana peran pemerintah?" ujarnya.
Di sisi hilir, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wahyudi mengatakan bahwa saat ini industri hasil tembakau (IHT) dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. IHT sebagai industri yang kompleks, selalu dikelilingi oleh regulasi yang lambat laun mematikan rokok sebagai produk legal.
"Padahal penerimaan negara masih bersandar dari cukai hasil tembakau (CHT). Dengan regulasi yang eksesif, termasuk penetapan kebijakan fiskal (kenaikan CHT) yang selalu tinggi, tidak serta merta prevalensi perokok turun. Sebaliknya yang terjadi, rokok ilegal semakin marak, yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan negara," tegas Benny.
Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero), Sulami Bahar pun menambahkan bahwa kondisi saat ini sangat berat bagi IHT khususnya bagi segmen sigaret kretek tangan (SKT). Walaupun mengalami pertumbuhan, namun dengan kepungan regulasi yang ada, beban pabrikan SKT, khususnya industri kecil masih berat.
"Kami sangat takut. Lambat laun, akan habis perusahaan SKT kecil yang sedang berjuang untuk bertahan. Kami berharap pemerintah bisa melihat situasi yang terjadi saat ini dengan seadil-adilnya," ucap Sulami.
