Denpasar, Gatra.com - PT Pos Indonesia (Persero) atau Pos IND memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) tiba di tangan penerima tepat waktu. Agar penyaluran berjalan lancar, Pos IND senantiasa berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti pendamping PKH.
Koordinator Pendamping PKH di Denpasar, Asa Ismansyah, mengaku selalu berkoordinasi dengan petugas Kantor Pos untuk menyelaraskan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Saya berkoordinasi dengan Kantor Pos terkait data penerima untuk percepatan penyaluran bansos. Sebab, pendamping PKH bertugas memastikan KPM menerima bantuan," kata Asa Ismansyah dalam keterangan yang diterima pada Senin (20/5).
Dalam melakukan penyaluran bansos sembako dan PKH, Pos IND menerapkan tiga metode yaitu dibagikan di Kantor Pos, komunitas, dan diantarkan langsung ke rumah KPM (door to door) bagi yang sedang sakit, lansia, maupun disabilitas.
"Metode yang diterapkan Pos Indonesia luar biasa. Penyaluran di komunitas itu membantu KPM yang rumahnya jauh. Layanan Pos luar biasa sigap. Terutama layanan door to door. Kalau ada KPM yang tidak bisa datang ke Kantor Pos, bantuannya diantarkan ke rumah KPM," ujarnya.
Sebagai Koordinator Pendamping PKH, Asa kerap mendapati KPM yang ternyata sudah pindah rumah tapi tidak melapor. Hal itu menyulitkannya dan petugas Pos saat menyalurkan bansos.
"Tantangannya, KPM yang pindah rumah tidak melapor sehingga kami kesulitan mencari alamat. Kalau koordinasi dengan petugas Pos gampang. Kami biasanya telepon, WhatsApp. Kapan pun bisa, hari libur, malam, selalu diterima oleh Pos," ujarnya.
Lebih lanjut, Asa berharap semua KPM akan sejahtera. Sehingga bisa hidup mandiri tanpa perlu menggantungkan harapan pada bansos.
"Harapannya KPM cepat graduasi. Kerja sama dengan Pos lancar. Untuk yang belum menerima bansos silakan melaporkan ke kepala dusun, nanti akan diteruskan ke Dinsos," ucapnya.
Executive General Manager Kantorpos KCU Denpasar, Arya Febrianto, menjelaskan bahwa alokasi yang diterima untuk penyaluran bansos sembako dan PKH tahap 2 di Bali sebanyak 44.476 KPM.
"Alokasi di Bali yang dikelola oleh KCU Denpasar sebanyak 44.476 KPM. Saat ini sudah terealisasi 93% sampai tadi pagi, dan masih terus berprogres. Kami akan berkoordinasi dengan pendamping PKH agar bisa selesai tepat waktu," ucap Arya.
Pos IND memastikan penyaluran bansos selalu tepat waktu, tepat jumlah, dan akuntabel. Untuk mencapai target tersebut, Pos IND menjalankan sejumlah strategi, yakni berkoordinasi dengan pendamping PKH, menjalankan penyaluran dengan tiga metode, menggunakan aplikasi PGC, dan menerapkan geo tagging.
Menurutnya, koordinasi dengan pendamping PKH cukup penting. Sebab, pendamping PKH lebih mengenal KPM dan lokasi rumahnya.
"Untuk door to door kami berkoordinasi dengan pendamping PKH dan komunitas," ucap Arya.
Selain berkoordinasi dengan pendamping PKH, petugas Pos juga dibekali aplikasi Pos Giro Cash (PGC) supaya penyaluran lancar dan dapat dipantau secara langsung.
"Aplikasi ini digunakan unuk penyaluran secara real time, untuk pelaporannya membantu kami memonitor realisasi penyaluran di beberapa wilayah," katanya.
Guna melengkapi pelaporan penyaluran bansos, Pos Indonesia juga menambahkan geo tagging lokasi rumah KPM dan foto KPM. Komponen tersebut membuat penyaluran bansos lebih dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).
"Pelaksanaan geo tagging ini kita memerlukan foto rumah KPM dan tagging lokasi rumah. Ini sudah kami lakukan di rumah KPM. Geo tagging dilakukan bersamaan dengan penyaluran atau setelah penyaluran. Kalau pengantaran door to door, kami sekalian melakukan geo tagging," katanya.
Dengan totalitas Pos IND dalam mengemban amanah penyaluran bansos, Arya berharap ke depan nanti pemerintah akan selalu memercayakan penyaluran bantuan kepada Pos IND.
"Harapannya pemerintah pusat memercayakan penyaluran bansos kepada Pos Indonesia. Dengan berbagai inovasi dan teknologi ini bisa dimanfaatkan juga oleh pemerintah daerah untuk menyalurkan bansos," ucapnya.
