Jakarta, Gatra.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melaporkan, telah menyelamatkan uang dan aset negara senilai Rp21,87 triliun selama periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 hingga 2023. Sedangkan hasil dari tindak lanjut rekomendasi BPK sejak 2005 hingga 2023 senilai Rp132,88 triliun.

Ketua BPK, Isma Yatun, mengatakan bahwa penyelamatan tersebut dimuat dalam laporan hasil Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2-2023 (IHPS). Adapun penyelamatan uang atau aset negara tersebut berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas Negara/ Daerah/ Perusahan.

“BPK telah melakukan penyelamatan uang dan aset negara berupa penyerahan aset dan atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan atas hasil pemeriksaan tahun 2005 hingga 2023 senilai Rp136,88 triliun, di mana Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020–2023,” kata Isma dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 di Senayan, Jakarta, Selasa (4/6).

Isma mengatakan, IHPS II–2023 mengungkapkan hasil pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari 2005 hingga 2023 telah sesuai rekomendasi sebesar 78,2%. Sedangkan untuk hasil pemeriksaan pada periode RPJMN 2020 hingga 2023, tindak lanjut yang telah sesuai rekomendasi baru mencapai 52,9%.

Lebih lanjut, Isma juga menjelaksan bahwa IHPS II–2023 memuat ringkasan dari 651 laporan hasil pemeriksaan (LHP), yang terdiri atas 1 LHP Keuangan, 288 LHP Kinerja, dan 362 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT). IHPS ini juga memuat hasil pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional (PN), yaitu pengembangan wilayah serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

BPK juga menyampaikan bahwa LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada LKPP Tahun 2023 ini, BPK turut menyoroti aspek pengelolaan APBN yang perlu mendapatkan perhatian, baik di sisi pendapatan dan sisi belanja.

“Hal ini sangatlah krusial untuk mengurangi beban masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas serta menguatkan pondasi bagi keberlanjutan agenda pembangunan Sumber Daya Manusia guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” pungkas Isma.