Jakarta, Gatra.com - Kementerian Ketenagakerjaan sedang fokus meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Optimalisasi ini dilakukan agar lulusan BLK mampu bersaing di dunia industri, baik di dalam maupun luar negeri, termasuk di Jepang.

Terkait hal itu, Indonesia dan Jepang menyepakati kerja sama di bidang ketenagakerjaan, Selasa (25/6). Kedua negara sepakat soal penempatan tenaga kerja berketerampilan atau Specified Skilled Worker (SSW). 

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri mengatakan, pekerja Indonesia berkesempatan mengisi jabatan formal di Jepang. Untuk itu perlu ada latihan secara optimal, terutama bahasa Jepang.

"Kita harus menyesuaikan sistem dan kurikulum pelatihan di BLK dengan kebutuhan sektor industri di Jepang. Sehingga lulusan BLK sesuai dengan standar yang diharapkan, termasuk juga kemampuan bahasa Jepang," kata Hanif di kantornya, Selasa (25/6).

Pemerintah Indonesia, lanjut Hanif, harus mengikuti standar kerja di Jepang sebagai Standar Kompetensi Kerja (SKK) khusus. 

"Itu akan menjadi standar dan pedoman dalam proses pelatihan maupun uji kompetensi bagi calon tenaga kerja yang nantinya akan bekerja di Jepang," ujar Hanif.

Merujuk pada kesepakatan dalam Memorandum of Cooperation (MoC) MoC Indonesia-Jepang, penempatan tenaga kerja SSW dilakukan secara mandiri. Artinya, calon pekerja migran Indonesia didorong untuk mendaftar sendiri secara online.

Hanif menambahkan, pemerintah akan memastikan terlebih dahulu pelaksanaan skema penempatan untuk SSW ini telah berjalan baik (settled). 

"Sistem aplikasi dan pendataan yang terintegrasi sedang disiapkan, sehingga perlindungan tenaga kerja kita lebih terjamin," imbuhnya.

Untuk mencapai target penempatan 70 ribu tenaga kerja ke Jepang, Kemenaker juga mengajak keterlibatan pihak swasta. Nantinya, pihak swasta bisa turut andil dalam penyelenggaraan program pelatihan, baik pelatihan keterampilan kerja maupun pelatihan bahasa Jepang.