Jakarta, Gatra.com- Kegaduhan di internal koalisi Joko Widodo-Maruf Amin mulai terjadi setelah KPU mengeluarkan penetapan. Masing-masing parpol koalisi saling memasang target jatah menteri kepada Jokowi.

Tak hanya parpol, sejumlah kalangan profesional pun diisukan turut ambil bagian dalam bursa menteri yang nantinya akan membantu Jokowi selam lima tahun mendatang.

Pengamat politik, Ujang Komaruddin mengatakan, proses penentuan menteri merupakan kewenangan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial.

Menurutnya, Jokowi memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinetnya.

“Dalam sistem presidensial yang kita anut, Presiden diberi kewenangan penuh untuk menyusun kabinet. Jadi terkait susunan kabinet yang akan disusun itu hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih,” ujar Ujang dalam pesan singkat, Jumat (19/7).

Menurutnya, semua pihak diharapkan menghormati keputusan Jokowi. Selama proses penjaringan dilakukan, Ujang mengimbau Jokowi tidak tunduk dengan tekanan dari sejumlah pihak.

“Jokowi tak boleh ada tekanan siapapun dan tak bisa diintervensi oleh siapapun. Termasuk dalam menentukan siapa yang akan dijadikan Menteri di bidang ekonomi,” ujar Ujang.