Hong Kong, Gatra.com - Pemimpin Hong Kong, Carrie Lam mengatakan hari ini, Rabu (4/9) ia akan mencabut secara resmi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi yang menjadi alasan demonstrasi dan kerusuhan berbulan-bulan di Hong Kong.
Meski demikian, Reuters, Rabu (4/9) melaporkan, belum jelas secara pasti kapan Lam akan menarik undang-undang itu secara resmi.
RUU Ekstradisi adalah salah satu penyebab utama yang mendorong protes jutaan orang Hong Kong. Lam mengatakan RUU itu "mati". Tetapi Lam menolak untuk mengatakan secara eksplisit bahwa RUU itu telah "ditarik".
Baca Juga: Hong Kong Kembali Memanas,Carrie Lam Keukeh Tak Ingin Mundur
Demo yang kerap berujung ricuh ini berlangsung sejak Juni 2019, dan menghujam Hong Kong dalam krisis ekonomi terburuk dalam beberapa dekade
Awalnya, demonstran menuntut penarikan rencana Hong Kong yang ingin memberlakukan RUU Ekstradisi. Akibat serangkaian demo, RUU ini ditangguhkan pada awal Juli lalu oleh Carrie Lam. Namun, hal ini tidak membuat demo berhenti begitu saja.
Tuntutan para pendemo kian meluas, bukan lagi hanya membatalkan penerapan RUU Ekstradisi, tapi juga menuntut pengunduran diri Lam dari jabatannya.
Baca Juga: Pemimpin Hong Kong Ingin Berhenti Menjabat
Pekan lalu, Lam mengatakan kepada para pemimpin bisnis di Hong Kong bahwa ia telah membuat "malapetaka yang tak termaafkan" dengan mengumumkan rancangan undang-undang itu. Ia menambahkan, jika ia punya pilihan, ia akan meminta maaf dan mengundurkan diri, menurut rekaman audio yang bocor.
Pada pertemuan tertutup, Lam mengatakan kepada kelompok itu dia sekarang memiliki ruang "sangat terbatas" untuk menyelesaikan krisis. Pasalnya, kerusuhan telah menjadi masalah keamanan dan kedaulatan nasional bagi Cina, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat (AS).
Cina mengecam protes dan memperingatkan tentang dampak demonstrasi ini terhadap ekonomi Hong Kong. Cina membantah telah mencampuri urusan Hong Kong, tetapi memperingatkan lagi pada Selasa lalu, mereka tidak akan duduk diam jika kerusuhan mengancam keamanan dan kedaulatan Cina.
