Jakarta, Gatra.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mengusulkan transparansi anggaran agar menjadi peraturan daerah (Perda) di DKI Jakarta. Pernyataan itu disampaikan juru bicara PSI, Rian Ernest.

Rian mengatakan, partainya sedang berupaya mendorong regulasi mengenai transparansi anggaran. Ia berpendapat, kebutuhan perda tentang transparansi anggaran di DKI Jakarta cukup mendesak.

"Kami memang sedang berikhtiar untuk membuat naskah akademis yang berujung perda soal transparansi anggaran, tetapi itu saya pikirkan nanti," kata Rian saat ditemui di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Rabu (6/11).

Namun, kata Rian, saat ini delapan anggota Fraksi PSI di DPRD DKI masih fokus mengikuti proses penyusunan APBD DKI 2020. Ia mengatakan, tahun depan PSI siap mendorong transparansi anggaran menjadi sebuah perda.

"Teman-teman PSI, sebagai anggota legislatif yang baru harus mengikuti proses penganggaran. [Hal ini] supaya kita tahu seperti apa sih proses yang lebih baik. Begitu kita sudah jalan setahun pertama, baru kita bisa gulirkan naskah akademik perda tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, transparansi anggaran merupakan bagian dari upaya meminimalisir korupsi. Pemerintahan yang baik, katanya, dapat diukur dari sikap transparansi publik, terutama seputar anggaran.

"Kalau bersih kenapa harus risih? Kalau memang anda itu menganggap korupsi adalah musuh, ya harusnya dibuka seterang terangnya dokumen penganggaran. Itu saja dari PSI. Intinya transparansi," tuturnya.