Jakarta, Gatra.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta memberikan catatan keberatan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. PSI menilai proses penyusunan dan pembahasan anggaran itu terburu-buru dan tidak transparan.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD hari ini, Rabu (11/12). Idris menyampaikan keberatan itu ketika Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD.
Fraksi PSI mengkritisi proses penyusunan dan pembahasan anggaran yang sangat terburu-buru dan tidak transparan. "Sulit sekali bahkan bagi kami selaku Anggota DPRD mendapatkan data rinci selama proses ini. Kalaupun diberikan, baru diberikan di hari-H atau sehari sebelumnya. Sepatut dan sewajarnya penyusunan anggaran dan pembahasan dengan DPRD ini diberikan waktu dan data yang cukup," kata Idris.
Idris juga mengemukakan perihal masalah penganggaran yang belum terjawab. Beberapa masalah itu antara lain anggaran LRT Dishub yang diduga melanggar Pergub 154/2017, kegiatan Formula E yang tidak sesuai dengan asas keadilan, dan pengadaan barang-barang mahal di Damkar, Kominfo, dan BPRD.
Menurutnya, anggaran kegiatan bernilai ratusan miliar itu tidak ada harga pembanding dari merek yang berbeda, dan tidak disertakan kajian teknis. Ia menegaskan, PSI hanya ingin memastikan Pemprov DKI memprioritaskan program yang memang dibutuhkan masyarakat kecil.
Sebelum KUA PPAS ini disahkan, Fraksi PSI DKI dalam konferensi pers telah menyampaikan bahwa ada potensi defisit sebesar Rp. 10 triliun. "Pak Sekda juga kemudian mengakui hal ini. Makanya kami cerewet kepada eksekutif supaya mencoret pos anggaran yang tidak menyentuh masyarakat kecil secara langsung, seperti event Formula E. Seharusnya Pemprov bisa menggandeng swasta dan tidak menggunakan anggaran yang uangnya dari rakyat," jelasnya.
Hal lain yang dikritisi PSI dalam paripurna ini adalah revitalisasi bunderan HI sekitar Rp. 60 miliar, Pembangunan atau peningkatan JPO sebesar lebih dari Rp. 130 miliar, rekening belanja-belanja bahan atau bibit tanaman Rp. 148 miliar, dan Pembangunan Pengendalian Banjir melalui revitalisasi Sungai, Waduk, dan kelengkapannya yang anggarannya mencapai lebih dari Rp. 288 miliar.
"Ada masukan kami yang dijadikan catatan, ada juga yang ditolak sama sekali. Meski demikian, kami tidak berkecil hati. Fraksi PSI DKI akan terus berjuang untuk mengawasi penggunaan anggaran, terutama anggaran kegiatan yang kami beri catatan," imbuhnya.
