Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa memastikan bahwa susunan DPP PPP yang nanti akan ditunjuk, akan ada satu kelompok yang khusus untuk berfokus pada kerja elektoral yang terencana dan detail. Oleh karenanya, Suharso menegaskan bahwa sosok yang nanti akan direkrut menjadi DPP partai dalam kelompok tersebut, akan dilarang untuk menjadi Calon Legislatif (Caleg).
"Mereka tidak boleh jadi Caleg. Selama ini kan orang yang mau masuk DPP, hanya supaya dia kemudian mendapat paspor menjadi calon anggota DPR," kata Suharso dalam Penutupan Muktamar IX PPP di Makassar, Minggu (20/12).
Karena menurut Menteri Bappenas tersebut, sosok-sosok yang akan masuk dalam kerja elektoral mempunyai peran penting bagi partai. Sehingga, mau tidak mau, konsentrasi para DPP yang akan masuk kerja elektoral tidak bisa diganggu gugat.
"Misal kalau ada 80 dapil, misal kita mau Grab 60 dapil, maka tiap tiga dapil kita harusnya punya satu jenderal, artinya akan ada 20 jenderal. maka 20 orang yang di DPP ini, tidak boleh menjadi Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPR Provinsi, atau DPR Kabupaten/Kota. Tugasnya satu, yaitu kerja elektoral," tuturnya.
Hal itu ditegaskan Suharso, karena sudah menjadi kebiasaan buruk di dalam PPP, bahwa ketika seseorang sudah menjadi anggota DPP, menjelang pelaksanaan Pemilu maka mereka akan sudah tidak memikirkan keberlangsungan kerja di Partai.
"Kita sudah tidak bisa lagi dengan cara seperti itu. Jadi, nanti para pekerja elektoral ini akan di-Cross dengan Long List yang akan kita susun mulai tahun depan. Jadi, para penting sekali mereka bisa kita hadirkan sejak awal Pemilu, atau tahun 2023," pungkasnya.
