Purworejo, Gatra.com - Komunikasi menjadi hal yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Begitu pula permasalahan penolakan quarry di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Bupati Purworejo mengundang warga yang menolak quarry untuk diajak dialog atau komunikasi, namun sayang hingga waktu yang dijadwalkan, Hari Kamis (29/4/2021) pukul 14.00 WIB, mereka tak datang entah apa sebabnya.
"Sebenarnya pertemuan ini upaya dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi di Desa Wadas. Komunikasi akan tetap kami lakukan sampai dengan persoalan selesai. Karena mereka kurang memahami arti dan manfaat proyek vital nasional Bendungan Bener," kata Bupati Agus Bastian di Ruang Bagelen Kompleks Setda.
Hadir dalam dialog tersebut adalah Ketua DPRD Dion Agasi Setiabudi, Kepala Kejaksaan Negeri Sudarso, Dandim 0708 Letkol Inf Lukman Hakim, Kapolres AKBP Rizal Marito, Wabup Yuli Hastuti, perwakilan BBWSSO selaku pemegang proyek dan perwakilan BPN Purworejo.
Dalam kesempatan tanya jawab dengan wartawan Dandim 0708 Letkol Inf Lukman Hakim menegaskan, penolakan undangan dialog bukanlah watak orang Purworejo. "Saya yakin ini ada yang memengaruhi dan mengintimidasi. Mereka adalah pihak yang mengambil keuntungan di balik kesulitan orang lain, saya yakin dan percaya bahwa mereka mendukung seluruh proses pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Bener," kata Lukman Hakim.
Dandim melanjutkan, memang ada isu mobilisasi massa dari luar daerah. "Perusuh nginepnya di sana (Wadas), sebenarnya sekarang sudah banyak yang sudah sadar, 70% menerima lahan mereka dijadikan quarry. Dengan munculnya Mata Dewa (kelompok warga pro quarry) sekarang mereka tidak berani menngklaim semua warga Desa Wadas menolak. Mereka sudah mulai ciut. Jangan khawatirkan keamanan, sinergitas TNI Polri tetap terjaga. Kami siap 24 jam menjaga keamanan," tegas Dandim.
Kapolres Purworejo, AKBP Rizal Marito pun mengatakan jika kondisi di Desa Wadas malah lebih aman sekarang ini. "Sebelumnya ada intimidasi antar tetangga dan keluarga. Warga yang pro quarry diancam sanksi sosial oleh yang kontra quarry," kata Marito.
Ia melanjutkan bahwa, ada orang-orang yang datang atau sengaja didatangkan, untuk mempersiapkan diri beraksi saat pemasangan trase. Namun kamtibmas tetap normal dan kondusif. "Warga luar yang datang ke Wadas itu (seolah-olah) tidak nyata terorganisir. Seharusnya pihak desa mendata, tamu 1x24 jam menginap harus lapor. Selama tidak ada laporan kami tidak akan over reaktif," kata Rizal Marito.
Mengenai pemasangan trase batas terluar penlok tanah terdampak quarry, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO), Yosiandi mengaku siap turun, menunggu komando dari pihak Polres dan Kodim.
