Medan, Gatra.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) saat ini gencar melakukan pengembangan terhadap sejumlah unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu diyakini sebagai salah satu langkah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid 19.
Hal itu diungkapkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Maruf Amin di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (17/11). Mantan ketua PSSI tersebut menuturkan bahwa salah satu penguatan itu dilakukan dengan dukungan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Edy mengatakan bahwa KUR menjadi cara memperkuat UMKM. Realisasi KUR di Sumut hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp 9,6 triliun. Pemprov Sumut sendiri memiliki program khusus yakni KUR Sumut Bermatabat melalui Bank Sumut. "Pemprov Sumut juga memberikan bantuan kepada UMKM. Mulai dari bantuan peralatan, fasilitasi pemasaran digital, promosi hingga pameran produk UMKM di galeri milik Pemprov," jelasnya.
Edy Rahmayadi memaparkan jumlah UMKM di Sumut mencapai 1,1 juta unit. Terdiri dari usaha mikro sebanyak 1 juta unit, usaha kecil 99.753 unit, usaha menengah 15.960 unit. Bahkan bisa menyerap pekerja sebanyak 2,6 juta orang.
Penguatan UMKM, menurut Edy, menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut dalam upaya percepatan pemulihn ekonomi di masa pandemi Covid-19. "Langkah antisipasi Sumut di masa pandemi fokus mengembangkan pasar di dalam negeri, dan memperkuat UMKM sebagai harapan bagi penyelamatan perekonomian Sumut," katanya.
Wapres RI Maruf Amin menyampaikan setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Namun potensi tersebut harus dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat. "Lahan cukup, SDM cukup, optimalkan menjadi suatu potensi, menjadi kekuatan, power," ujar Maruf.
Dikatakan Maruf, dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, kepala daerah perlu fokus dan upaya yang mendalam. Salah satunya dengan pemberdayaan. "Karena itu tidak cukup dengan Bansos, tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan," ujarnya.
Ma'ruf juga mengatakan bahwa reformasi birokrasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Sebab hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kepercayaan investor pun bergantung pada pelayanan publik.
