Home Hukum Video Editor Podcast Haris-Fatia Ngaku Khawatir Usai Luhut Permasalahkan Disebut Lord

Video Editor Podcast Haris-Fatia Ngaku Khawatir Usai Luhut Permasalahkan Disebut Lord

Jakarta, Gatra.com - Saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Founder Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KonTras, Fatia Maulidiyanti mengaku kalau dirinya sempat khawatir ketika akan diperiksa oleh polisi setelah video Podcast "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!" dilaporkan oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Maves) Luhut Binsar Pandjaitan ke aparat hukum.

Khairul Sahri yang sehari-hari bekerja freelance menjadi video editor merupakan satunya saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) hari ini, Senin (26/6). Ketika memberi kesaksian, Khairul mengaku merasa khawatir ketika akan diperiksa oleh polisi untuk dimintai keterangan soal video podcast tersebut.

"Maksudnya gini loh, Saya tidak pernah berhubungan hukum seperti ini, tiba-tiba dikabarin akan diperiksa polisi. Jadi, mental kita memang beda, gitu," ucap Saksi Khairul saat menjawab pertanyaan JPU saat sidang di PN Jaktim, Senin (26/6).

Seusai pertanyaan dari JPU, tim penasehat hukum Haris-Fatia juga kembali bertanya kepada Saksi Khairul, "Kekhawatiran saudara saksi bahwa ada masalah dalam konten video ini, kekhawatiran itu setelah ada laporan polisi atau setelah take video sebelum laporan polisi?"

Saksi Khairul pun menjawab "Setelah ada kabar kalau ini bakal dipermasalahkan."

Dalam persidangan, saksi Khairul pun sempat mengatakan jika ada video lain yang pernah melibatkan dirinya dan isinya membahas pejabat publik lain, yaitu Moeldoko.

"Tapi, pejabat-pejabat yang lain tidak pernah ada yang mempermasalahkan podcast yang di akun YouTube ini," ucap penasehat hukum Haris-Fatia, Maruf Bajammal usai persidangan.

Ia pun mengatakan, sikap Luhut yang membawa masalah ini sampai ke pengadilan merupakan bentuk nyata pembungkaman suara-suara para aktivis HAM. Padahal, para pejabat lain yang sempat disebutkan dalam podcast Haris Azhar tidak pernah mempermasalahkan.

133