Jakarta, Gatra.com - Pengamat Birokrasi, Varhan Abdul Aziz mengapresiasi naiknya peringkat kekuatan militer Indonesia ke peringkat 13 dunia dari 145 negara pada tahun 2023.
Ia menyampaikan bahwa Pada 2019 Indonesia berada di peringkat 16 berdasarkan data Global Firepower Rank, pada tahun 2023 naik tiga peringkat. Ini merupakan prestasi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam hampir lima tahun menjalankan amanat yang diemban.
Varhan mengatakan bahwa kenaikan tiga tingkat ini bukanlah hal mudah karena melibatkan banyak faktor kemajuan yang diukur.
"Mulai dari jumlah personel, usia personel militer siap pakai, alutsista, komponen cadangan, paramiliter, kekuatan ketahan pangan, dan lainnya. Secara poin bisa jadi angkanya menurun, tapi secara peringkat meningkat, artinya di saat negara lain menurun drastis poinnya, justru Indonesia naik signifikan secara ranking, ini menunjukkan Indonesia siap dalam adaptasi kondisi global secara faktor pertahanan," katanya dalam keterangan yang diterima pada Selasa (9/1).
Wakil Bendahara Umum DPP KNPI ini menyampaikan, dengan Rp131,9 triliun anggaran Kementerian Pertahanan sebetulnya dibagi untuk lima Instansi. Mabes TNI, AD, AU, dan AL, sedangkan Kemhan sendiri hanya Rp22,43 triliun. Terbesar di TNI AD dengan anggaran Rp55,26 triliun yang dianggap sesuai dengan jumlah rasio personel tertinggi.
"Untuk Alutsista sendiri rasio yang realistis hanya bisa ditempatkan pada angka 17%. Seperti halnya belanja pemerintah di Instansi lainya, terbesar tentu berada pada unsur pegawai. Namun hebatnya Pak Prabowo ini, dengan anggaran yang menyebar reformasi alusista bisa dibuat efisien dan meningkatkan value pertahanan negara kita," jelasnya.
Varhan juga mengingatkan bahwa di masa Menhan Prabowo Indonesia menjadi Negara dengan kekuatan militer nomor satu di Asean.
"Nomor 13 di dunia itu artinya kita di atas Ukraina, Australia, dan Iran. Jadi bukan semata-mata tentang perang atau tidak perang, namun dalam konsep ketahanan nasional bagaimana suatu negara siap menghadapi Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATGH)," ungkap Alumni Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Magister Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia ini.
Ia menegaskan apa yang disampaikan Menhan Prabowo melalui quotes Publius Renatus yang disadur oleh Napoleon 'Si Vis Pacem Parabelum' (Jika Menginginkan Perdamaian Harus siap Berperang) adalah benar adanya.
"Faktor utama dalam menjaga keseganan teritorial adalah alutsista, berbeda era dengan zaman perang dunia 1 atau 2 bahkan sebelum itu di mana biaya alutsista relatif lebih murah karena teknologi yang sederhana. Alutsista masa kini semakin modern, kompleks dan mahal maka pilihan realistis adalah mencicil dan menambah kelengkapan alutsista Indonesia tahun ke tahun!" serunya.
Varhan berpandangan, bila pertahanan tidak menjadi salah satu prioritas, maka negara lain bisa saja meremehkan dan dengan mudahnya Indonesia mendapat potensi gangguan kedaulatan sumber daya yang harus dilindungi untuk rakyat.
"Kalau kita tidak mempersiapkan alutsista yang layak, ketika potensi serangan itu hadir, dapat menghancurkan semua pondasi ekonomi, pendidikan, hukum, sosial yang dibangun. Peran Menhan Prabowo besar dalam menjaga stabilitas yang sudah dibangun Kabinet Jokowi ini," jelasnya.
Varhan juga memuji kiprah Menhan dalam mempersiapkan infrastruktur pertahanan antara lain direalisasikannya Komcad, penguatan industri pertahanan dalam negeri, peningkatan institusi pendidikan ketahanan nasional, hingga penguatan ketahanan pangan.
"Komcad selama ini hanya jadi konsep dan wacana, baru di zaman Pak Prabowo terealisasi kelembagaannya, pembuatan kendaraan taktis maung oleh PT Pindad juga lahir di era Pak Prabowo. Lalu ada empat fakultas baru yang ia prakarsai di Universitas Pertahan dan konsep food estate sebagai bagian dari konsep pertahanan semesta yang terus dimaksimalkan," Varhan menganalisa.
Terakhir, Pria yang menjabat sebagai Menpora DPP LIRA ini bersuara mengenai bahayanya potensi Proxy War. Di mana perang senjata bukan lagi menjadi pilihan utama, karena mahalnya biaya yang ditimbulkan.
"Saya melihat Pak Prabowo terlihat visioner ketika aktif dalam forum-forum dunia untuk menegaskan posisi politik bebas aktif Indonesia, berkawan dengan sebanyak-banyaknya negara agar tidak perlu terjadi serangan-serangan baik militer maupun proxy, seperti yang selalu beliau katakan, satu musuh kebanyakan, 1.000 kawan terlalu sedikit," ucapnya.
Diketahui, sebelumnya Lembaga pemeringkat kekuatan militer dunia Global Fire Power Military sempat menempatkan Indonesia pada urutan ke-12 dengan Power Index 0,5231 di tahun 2015. Selanjutnya di tahun 2016, peringkat ini turun ke posisi 14 dengan Power Index 0,34. Di tahun berikutnya pada 2017, peringkat kekuatan militer Indonesia stagnan di posisi 14 dengan Power Index 0,3347.
Kemudian, di tahun 2018 kekuatan militer Indonesia kembali anjlok ke posisi 15 dengan Power Index 0,3266. Di tahun 2019, kembali turun ke peringkat 16 dengan Power Index 0,2804.
