Jakarta, Gatra.com - Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menindak lanjuti aduan warga terkait unggahan media sosial Twitter anggota DPRD dari Fraksi PSI yang menampilkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Karena unggahan tersebut, William diduga telah melanggar kode etik sebagai anggota dewan.

Menurut Kepala BK DPRD DKI Jakarta, Achmad Nawawi, aduan tersebut dibahas dalam rapat bersama pimpinan fraksi-fraksi. Setiap pimpinan dewan memiliki pandangan berbeda terhadap sikap William yang mengunggah dokumen rancangan anggaran sebelum dibahas. Gembong (Ketua Fraksi PDIP) bilang kurang etis. "Ya, tapi kan nggak semua orang berpendapat seperti itu," ujarnya.

Hasil rapat tersebut nantinya akan memberikan rekomendasi kepada pimpinan dewan. Jika memungkinkan, William bisa saja diberi sanksi berupa sanksi lisan atau teguran tertulis. "Saya sih berharap tidak ada teguran-teguran. Tapi kalau demi jaga nama baik kita, ya mestinya harus hati-hati lah. Dalam Demokrasi pun tetap aja ada batasannya," ujar Nawawi.