Karanganyar, Gatra.com - Dana stimulan pengentasan kemiskinan dikelola oleh pejabat pilihan. Mereka ditempatkan di pos-pos tersebut melalui seleksi ketat. Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengungkapkan, 422 pejabat kini telah dimutasi dan dipromosikan sesuai kebutuhan organisasi.
Ia menyebut, mereka diberi tanggung jawab mengelola program strategis bermodal APBD 2020 yang telah ditetapkan. Sejumlah posisi strategis program pengentasan kemiskinam diampu oleh pejabat yang dinilai menguasainya.
Seperti Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dijabat mantan Kepala Dinas Sosial Agus Heri Bindarto, Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik oleh Teguh Triyono. Ia membidangi tata kelola single data, salah satunya pengelolaan data kemiskinan.
Sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Perumahan dan Kawasan Permukiman tetap dijabat Sundoro. Pejabat ini diminta menuntaskan perbaikan rumah tidak layak huni yang masih menyisakan ribuan unit yang belum tergarap.
"Semua pejabat diarahkan mengelola program yang bermuara pada menekan angka kemiskinan serendah-rendahnya. Mereka telah ditakar mampu mengelola anggaran dengan target terukur dan cepat," kata Juliyatmono kepada Gatra.com usai pelantikan di rumah dinasnya, Senin (6/1) sore.
422 pejabat yang dilantik itu terdiri atas 221 pejabat yang mutasi dan 201 pejabat yang mendapat promosi atau naik jabatan. Mereka terdiri dari pejabat eselon II-b 16 orang, eselon III-a 44 orang, eselon III-b 61 orang, eselon IV-a 226 orang, dan eselon IV-b 75 orang.
Bupati menyebut komposisi pegawai yang baru dilantik dibandingkan dengan tantangan yang akan dihadapi belum ideal. Tetapi dia optimistis komposisi saat ini dapat mencapai target yang ditentukan pada 2020.
"Dengan catatan kompak, kerja keras, maka hasilnya dahsyat luar biasa. Kalau mengharapkan ideal enggak mungkin. Tapi ini sudah di atas standar. Tinggal dipacu. Awal tahun kuasai program, gerak cepat, akurat, penyerapan. Saya pantau harian," ungkap dia.
Di sisi lain, masih ada tujuh jabatan eselon yang kosong, yakni Asisten Pemerintahan Setda Karanganyar, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala DPMPTSP, Kepala Disdagnakerkop dan UKM, Kepala Satpol PP, dan Kepala DP3AKB.
Tujuh jabatan itu kosong karena pergeseran pejabat. Bupati berencana melelang jabatan itu sesuai peraturan yang berlaku.
"Secepatnya kami tindaklanjuti berkirim surat ke Komisi ASN. Kami minta izin mengisi. Prosesnya dimulai dari membentuk pansel dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, dan pemerintah. Uji kompetensi. Peserta eselon IIIa, kalau tidak ada IIIb," ujar dia.
