Pekanbaru,Gatra.com - Kegaduhan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, memantik dugaan adanya intervensi dari pemerintah provinsi.
Kini institusi adat tertinggi di Riau terbelah, seiring penggulingan Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) LAM Riau, Datuk Syahril Abu Bakar, melalui musyawarah besar luar biasa (mubeslub) LAM yang digelar di Kota Pekanbaru pada Sabtu (16/4).
Syahril sendiri pada Selasa (12/4) telah menetapkan gelaran mubes dilakukan paling cepat Selasa (19/4) di Kota Dumai. Penetapan jadwal mubes itu merupakan hasil musyawarah pimpinan DPH LAM se-Riau.
Usai digulingkan, posisi Syahril sebagai Ketua DPH LAM Riau kini dijabat Taufik Ikram Jamil. Sedangkan posisi Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAM Riau tetap dijabat Datuk Raja Marjohan.
Meski digulingkan, Syahril tetap menggelar mubes di Kota Dumai sesuai jadwal, Selasa (19/4). Syahril sendiri bukan tanpa alasan menuding Pemprov Riau turut campur masalah LAM Riau. Ia mencontohkan sikap Dinas Kebudayaan Pemprov Riau yang tidak merespon surat permohonan perpanjangan masa penggunaan aset (Kantor LAM Riau).
"Padahal kami sudah menyampaikan surat Januari 2022, tahu-tahu pada April ini kita dapat info Pemprov Riau ingin mengosongkan gedung LAM Riau," bebernya.
Selain hal tersebut, kata Syahril, Gubernur Riau melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus LAM kabupaten/kota pada malam jelang dimulainya gelaran mubeslub di Kota Pekanbaru, Sabtu (16/4).
"Intervensi tersebut terlihat dari partisipasi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Riau Jenri Salmon Ginting, yang membuka gelaran Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub)," ucapnya.
Kepada Gatra.com, Datuk Said Usman Abdullah, menilai sangkaan intervensi pemprov pada persoalan LAM Riau kurang etis. Sebab, Gubernur Riau selaku pimpinan pemprov memainkan peran sebagai payung adat.
"Sehingga dia (gubernur) tidak bisa tutup pintu terhadap pengurus LAM maupun tokoh masyarakat yang ingin berdiskusi. Apalagi LAM juga menerima dana hibah dari pemprov," ungkapnya melalui sambungan seluler, Rabu (20/4).
Alih-alih menyeret pemprov ke persoalan LAM, jelas Said, pengurus LAM Riau yang dipimpin Datuk Syahril Abu Bakar sebaiknya melakukan introspeksi diri. Hal itu penting dilakukan untuk mengetahui penyebab mencuatnya persoalan LAM Riau ke ranah publik.
"Kalau organisasi itu berjalan sesuai khitahnya, maka persoalan ini tidak akan muncul. Bisa juga ini karma dari bagaimana Syahril menjalin hubungan dengan LAM Kabupaten/Kota, atau tokoh masyarakat Melayu lainya," tegas Datuk yang pernah menjabat sebagai Ketua MKA LAM Kota Pekanbaru ini.
