Jakarta, Gatra.com-Pemerintah dikabarkan bakal mensubsidi bunga pinjaman kepada perusahaan BUMN pangan untuk penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah (CPP). Adapun skema subsidi bunga tersebut termakhtub dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu), No. 153/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga Pinjaman dalam rangka Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.
Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA), Arief Prasetyo Adi mengatakan skema subsidi bunga oleh pemerintah untuk pengadaan CPP sebagai antisipasi menghadapi gejolak pangan dan kondisi darurat di tahun 2023. Adapun skema pendanaan CPP berlaku untuk 11 komoditas pangan strategis yaitu beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan
“Pemerintah bisa melakukan intervensi saat terjadi gejolak harga pangan, sehingga upaya pengendalian inflasi di tahun depan lebih terjaga," ujar Arief dalam keterangan resminya, Selasa (13/12).
Arief menyebut bahwa terbitnya Permenkeu No 152 tahun 2022 sebagai aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No.125 Tahun 2022, tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Nantinya, Arief menjelaskan, BUMN di bidang pangan memiliki skema pendanaan subsidi bunga pinjaman bank dari pemerintah untuk melakukan pembelian hasil panen di tingkat petani, peternak maupuh nelayan. Adapun soal mekanisme pengadaan CPP di BUMN pangan nantinya dilaksanakan sesuai ketentuan NFA.
“Pemerintah dapat memberikan subsidi bunga perbankan kepada BUMN Pangan pengelola CPP, di antaranya Perum Bulog, ID Food, dan PTPN," bebernya.
Lebih lanjut, Arief menuturkan bahwa pendanaan ini akan melibatkan Bank BUMN (bank himbara). Sementara proses pelaksanaan pengadaan CPP melalui dana pinjaman tetap secara business to business (b2b) antara bank Himbara dengan BUMN pangan.
“Kita telah melakukan berbagai pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Himbara, dan BUMN Pangan untuk percepatan,” sebutnya.
Berdasarkan data yang dihimpun NFA, hingga 12 Desember 2022, stok CPP terdiri dari 445 ribu ton beras di Bulog, 263 ribu ton gula di PTPN, 25 ribu ton gula pasir di ID Food (RNI), 8 ribu ton gula pasir di Bulog, 23 ribu ton daging ruminansia, dan 24 ribu kiloliter minyak goreng.
Arief pun menegaskan pihaknya tengab mendorong BUMN Pangan segera masuk dan meningkatkan perannya dalam pengelolaan CPP. Sehingga, menurut dia tahun depan tidak lagi terjadi permasalahan terkait keterbatasan stok CPP.
Sementara, Menteri BUMN Erick Thohir menilai peran BUMN terhadap ketahanan pangan merupakan bentuk antisipasi menekan harga pangan. Ia mengakui tingginya harga bahan bakar minyak (BBM) menyebabkan harga pangan melonjak sehingga potensi inflasi tahun depan ikut meningkat. Karena itu, menurut Erick, BUMN harus membantu mengintervensi kebutuhan pangan yang mengalami gejolak harga.
"Salah satu mekanisme yang didorong adalah bagaimana ada dana besar ditaruh di Himbara dengan bunga rendah, lalu ID Food dapat ditugaskan sebagai market, dan Bulog sebagai stabilisator,” imbuhnya.
