Jakarta, Gatra.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid menanggapi permintaan yang ditujukan kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto untuk membuka data soal pertahanan RI. Pertanyaan ini diajukan oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat capres ketiga.
Pada debat yang berlangsung Minggu (7/1) di Istora Senayan, Jakarta, Ganjar dan Anies meminta Prabowo membuka data pertahanan terkait alutsista hingga anggaran untuk Kemhan RI. Menurut Nusron, Prabowo yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI ini tentu tidak akan mau membuka sesuatu yang menjadi rahasia negara.
"Soal Mas Anies dan Ganjar minta data pertahanan dibuka dan disampaikan dalam debat, jelas Pak Prabowo sebagai Menhan tidak mungkin bersedia, sebab tidak mungkin data alutsista dan jenis yang kita miliki dibuka secara telanjang," ucap Nusron dalam keterangan tertulis, Senin (8/1).
Nusron menilai menjaga kerahasiaan negara menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam kehidupan negara demokrasi. Ia menjelaskan pertahanan menjadi bagian dari kerahasiaan negara. Namun di sisi lain, negara demokrasi membutuhkan transparansi sebagai keharusan.
"Di setiap negara demokratis itu memang selalu ada tegangan antara secrecy dengan defense dan security. Di satu sisi transparansi penting sebagai bagian dari demokrasi. Namun di sisi lain pertahanan negara juga perlu kerahasiaan," terangnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Nusron menjelaskan proses di legislatif menjadi sebuah solusi.
"Karena itu, proses delibrasi di legislatif menjadi titik tengah, dan proses ini yang justru sudah dilakukan. Kita tetap harus transparan dalam kebijakan, namun tidak boleh menelanjangi strategi pertahanan kita," pungkasnya.
