Jakarta, Gatra.com – Ancaman pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang menginfeksi masyarakat di belahan dunia membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari banyak pihak. Guna menangkal penyebaran virus lebih luas diperlukan diplomasi kesehatan antar negara untuk saling mengisi dan membangun solusi bersama menangkal Covid-19.
Dalam kondisi ini, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan vaksin agar dapat dimanfaatkan oleh siapapun. Indonesia sebagai anggota dari Executive Board WHO periode 2017-2021 mendukung adanya jaminan ketersediaan vaksin dan akses ke vaksin.
Gagasan itu disampaikan oleh Direktur Sosial-Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri RI Kamapradipta Isnomo dalam diskusi virtual “Diplomasi Kesehatan Global pada Masa Pandemik”.
“Indonesia bisa memberikan arah kebijakan dan langkah-langkah untuk WHO maupun Direktur Jendral WHO untuk menanggulangi wabah Covid-19. Dengan menjadi anggota Member of Executive Board, Indonesia mendukung tata kelola sharing of virus dan akses mendapatkan vaksin agar vaksin dapat dimanfaatkan oleh siapapun,“ ujar Kamapradipta dalam keterangan yang diterima Gatra.com, Jumat (15/5).
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Irmansyah mengatakan Solidarity Trial merupakan program WHO yang melibatkan lebih dari 100 negara, untuk melakukan clinical trail terutama pada empat kandidat utama obat penangkal Covid-19.
“Indonesia menjadi negara ke-enam, yang telah melakukan studi ini. Hasil yang diharapkan adalah adanya percepatan untuk menemukan antivirus yang cocok dan bukti yang kuat untuk melawan Covid-19, yang berkualitas, efektif dan aman”, kata Irmansyah.
Wabah pandemi Covid-19 saat ini sudah menularkan 4 juta jiwa masyarakat di seluruh dunia dalam tempo enam bulan dengan tingkat kematian 294 ribu jiwa. Kondisi ini tentu memerlukan strategi khusus untuk mencegah penularan salah satunya lewat vaksinasi.
Di Indonesia, pencegahan dan pengobatan Covid-19 dilakukan oleh Holding BUMN Farmasi yang terbentuk pada akhir Januari 2020 lalu. Holding BUMN Farmasi menggabungkan Bio Farma sebagai induk holding dengan anggota Kimia Farma Tbk dan Indofarma Tbk. Holding tersebut memiliki peran strategis untuk pengembangan vaksin, obat dan test diagnostik yang bekerja sama dengan lembaga riset nasional, perguruan tinggi dan lembaga lainnya, serta mencari potensi kerja sama dengan lembaga riset di luar negeri.
Direktur Operasi Bio Farma, M. Rahman Roestan mengatakan Bio Farma memiliki peran strategis dalam misi pengembangan vaksin di dalam maupun di luar negeri. “Peran didalam negeri yang utama adalah untuk peningkatan daya saing farmasi nasional, yang diwujudkan melalui pembentukan Holding BUMN Farmasi. Peran strategis kedua untuk dalam negeri adalah menciptakan kemandirian dalam hal produksi lifescience dalam negeri seperti vaksin dan antisera, plasma darah, biosimilar/stem cell dan diagnostik.
Sedangkan peran strategis luar negeri, Bio Farma berperan ikut serta dalam global health security dengan menyediakan vaksin yang berkualitas sesuai dengan standar WHO. Selain itu perusahaan juga punya andil meningkatkan peran Indonesia di negara berkembang yang tergabung dalam Developing Countries Vaccine Management Network (DCVMN) dan Organisation of Islamic Cooperation (OIC).
Beberapa produk yang akan dihasilkan antara lain Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) yang merupakan hasil kolaborasi dengan Task Force dan Inovasi Teknologi Penanganan Covid-19 (TFRIC19) yang dibentuk oleh BPPT, yang akan dilaunching pada 20 Mei 2020 bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Produk lainnya adalah alternatif terapi untuk pasien Covid-19 berupa konvalesen plasma hasil kolaborasi dengan Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD).
Sedangkan untuk vaksin, Bio Farma menempuh dua strategi yakni jangka pendek melalui kerja sama dengan lembaga penelitian international di antaranya Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) dari Norwegia, maupun bersama industri lainnya.
“Dalam keadaan pandemik seperti ini, diperlukan adanya semacam joint collaboration dari semua pihak baik antar industri, maupun antar negara (Government to Government), untuk secara bersama – sama menemukan solusi terbaik pada pengobatan dan pencegahan penyakit Covid-19, terlebih ini merupakan jenis penyakit baru,” pungkas Rahman.
