Jakarta, Gatra.com - Keputusan akan adanya kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi semakin menguat di setelah beberapa menteri Jokowi kerap memberikan sinyal akan ditetapkan kebijakan mengenai penyesuaian harga BBM.
Namun anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengatakan, agenda kenaikan harga maupun pembatasan BBM bersubsidi belum tentu akan diputuskan dalam waktu dekat, karena belum pernah dibahas secara khusus dalam rapat kerja bersama Komisi VII.
Baca juga: Kebutuhan Subsidi BBM Rp195 T, Beban Tambahan APBN 2022 Bengkak 3 Kali Lipat
Menurut Mulyanto, Raker Komisi VII dengan Menteri ESDM pada kemarin lusa (24/8) hanya membahas terkait evaluasi laporan APBN 2021 dan progres APBN 2022. Karena itu, Mulyanto menegaskan bahwa Komisi VII DPR-RI belum memberikan persetujuan opsi kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Raker khusus dengan pihak Pemerintah terkait agenda itu saja tidak ada. Jadi mana mungkin ada persetujuan terkait dengan hal tersebuti," ungkap Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (26/8).
Sebaliknya, Mulyanto mengatakan dalam kesimpulan Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM Rabu (24/8) adalah mendesak Menteri ESDM untuk merealisasikan kesimpulan Raker sebelumnya, yakni penambahan kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2022, dimana untuk kuota solar menjadi 17 juta KL dan kuota Pertalite menjadi 28 juta KL, karena diperkiraan kuota BBM bersubsidi ini akan habis pada bulan Oktober 2022.
Baca juga: Jika Subsidi dan Kompensasi Energi Dihapus, Anggaran Rp502 Triliun Bisa Jadi Apa Saja?
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR-RI itu pun dengan tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. PKS, kata Mulyanto, lebih menyarankan agar pemerintah melakukan pembatasan penyaluran BBM subsidi, agar lebih tepat sasaran.
Adapun hasil simulasi Pertamina, pembatasan subsidi hanya untuk kendaraan roda dua, angkot dan angkutan sembako akan dapat menghemat anggaran subsidi sebesar 69 persen.
Baca juga: Opsi Harga BBM Susbidi Naik, Menteri Teten Siapkan Skema Bantuan UMKM
Terlebih jika langkah pembatasan dibarengi dengan pengawasan yang lebih ketat, maka menurut Mulyanto, kebocoran BBM subsidi dapat diminimalisir. "Penghematan yang lumayan bagus," tuturnya.
Selain itu, Mulyanto menilai, pembatasan dan pengawasan dapat mengendalikan volume distribusi BBM bersubsidi. Sehingga pembengkakan anggaran pengeluaran pemerintah bisa ditekan.
