Jakarta, Gatra.com - KPK menanggapi adanya puluhan pegawai yang mengundurkan diri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengawas di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Muara Enim.

Pelaksana tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya memastikan bahwa penanganan tindak pidana korupsi oleh KPK dilakukan secara professional dan akuntable.

"KPK tidak akan abuse of power dengan menindak pihak-pihak yang memang tidak terlibat dalam suatu perkara," kata Ali kepda wartawan, Kamis (24/2)z

Sebaliknya, KPK tetap akan melakukan upaya penindakan, jika memang pihak-pihak tersebut diduga terlibat sesuai dengan alat bukti ataupun fakta-fakta hukumnya. Apapun status kepegawaiannya saat ini.

"Kami berpesan, pasca adanya peristiwa tindak pidana korupsi, seyogyanya pemerintah daerah segera bergegas melakukan mitigasi dan upaya perbaikan tata kelola pemerintahannya secara menyeluruh, termasuk manajemen kepegawaiannya. Agar praktik korupsi serupa tak kembali terulang," jelas Ali.

Upaya itu juga perlu mendapat dukungan penuh dari seluruh individu ASN-nya. Integritas dan komitmen perbaikan harus konsisten diterapkan dalam setiap pelaksanaan tugas ASN sebagai abdi masyarakat.

"Karena pemberantasan korupsi bukan tanggung jawab orang per orang, tapi tanggung jawab kita bersama," ungkap Ali.